Berwakil Nikah Lewat Video Call, Sahkah?

0
168

Pertanyaan :

Assalamualaikum Almukarram,
Nunasan, bolehkan seorang wali berwakil dari Malaysia melalui video call, Telepon atau Whatsapps? Mohon jawabannya tuan guru. 

Suparman Lombok Tengah

Jawaban :

Wa’alaikum salam wr.wb

Salah satu rukun dalam pernikahan adalah adanya wali dari pihak perempuan yang menikahkan. Urutan wali adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar sebagai berikut:

وَأولى الْوُلَاة الْأَب ثمَّ الْجد أَبُو الْأَب ثمَّ الْأَخ للْأَب وَالأُم ثمَّ الْأَخ للْأَب ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب وَالأُم ثمَّ ابْن الْأَخ للْأَب ثمَّ الْعم ثمَّ ابْنه على هَذَا التَّرْتِيب

Artinya: “Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, dan anak laki-lakinya paman, berdasarkan tertib urutan ini.”

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa para wali itu dapat berperan sebagai wali sesuai dengan urutan tersebut. Artinya bila masih ada orang yang urutannya lebih depan atau lebih dekat dengan mempelai perempuan (wali aqrab) maka orang yang ada pada urutan setelahnya (wali ab’ad) tidak bisa menjadi wali. Sebagai contoh bila masih ada ayah si mempelai perempuan maka kakek, saudara laki-laki dan lainnya tidak bisa menjadi wali nikah.

Permasalahannya adalah bagaimana jika yang berhak menjadi wali masih ada namun berada di tempat yang jauh dari calon pengantin perempuan?

Fiqih memberikan solusi begini:

1. Apabila wali aqrab berjarak dua marhalah (kurang lebih 83 km) dari mempelai perempuan, maka menurut ulama Syafi’iyah, hak menikahkan pindah ke wali hakim, bukan ke wali Ab’ad. Sedangkan menurut Mazhab tiga lainnya, yang menikahkan adalah wali Ab’ad. Dalam kitab Al-Muhadzdzab disebutkan:

وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان ولم يكن لمن بعده من الأولياء أن يزوج لأن ولاية الغائب باقية ولهذا لو زوجها في مكانه صح العقد وإنما تعذر من جهته فقام السلطان مقامه كما لو حضر وامتنع من تزويجها

Artinya: “Bila wali pergi dalam jarak yang memperbolehkan mengqashar shalat maka yang mengawinkan adalah penguasa (wali hakim). Para wali yang berada pada urutan setelah wali tersebut tidak berhak mengawinkan, dikarenakan masih tetapnya hak perwalian wali yang pergi itu. Karenanya bila si wali mengawinkan mempelai perempuan di tempatnya maka sah akadnya. Namun ia berhalangan, maka penguasa menempati posisinya sebagaimana bila ia hadir namun tercegah untuk mengawinkan.”

Dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin dijelaskan:

ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻱ ‏) : ﻏﺎﺏ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﻟﻸﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺢ ، ﺛﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻧﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺧﺮﻭﺟﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ …
Artinya: “Masalah: Walinya ghoib (pergi) berjarak yang memperbolehkan sholat qashar, maka berpindahlah kewaliannya ke hakim, bukan ke Ab’ad menurut qaul yang paling shahih. Tetapi sepantasnya hakim meminta izin kepada ab’ad atau mengizinkannya untuk menikahkan, untuk keluar dari khilaf pendapat imam yang tiga…”

2. Apabila wali aqrab berjarak kurang dari dua marhalah dari mempelai perempuan, maka terdapat dua pendapat. Yang pertama, hakim tidak berhak menikahkan kecuali atas izin dari wali tersebut. Pendapat kedua menyatakan boleh hakim menikahkan jika kesulitan untuk menghubungi sang wali.

Dalam Kitab Al-Muhadzdzab dijelaskan:

فإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز تزويجها إلا بإذنه لأنه كالحاضر والثاني يجوز للسلطان أن يزوجها لأنه تعذر استئذانه فأشبه إذا كان في سفر بعيد

Artinya: “Apabila sang wali berada pada jarak yang tidak diperbolehkan mengqashar shalat maka ada dua pendapat; pertama, penguasa tidak boleh mengawinkan kecuali dengan seijinnya karena dalam hal ini sang wali seperti orang yang hadir. Kedua, penguasa boleh mengawinkan karena kesulitan untuk meminta ijin sang wali, diserupakan dengan ketika sang wali berada pada jarak yang jauh (yang diperbolehkan mengqashar shalat).”

Tinggal satu masalah, bagiamana jika wali yang jauh itu bisa dihubungi dengan kemajuan teknologi akhir-akhir ini, bolehkah ia mewakilkan pernikahan putri atau muwalliah-nya melalui telepon atau video call?

Dalam hal ini pemahaman ulama kita (di Lombok) terbagi menjadi dua kelompok.

Pertama mengatakan tidak sah perwakilannya, karena ibarat kitab menyatakan hak menikahkannya telah pindah ke hakim (menurut Syafi’i) atau pindah ke ab’ad (menurut yang tiga). Dan jika telah pindah, maka apa yang akan diwakilkan?

Sedangkan kelompok kedua menyatakan boleh, karena ibarat kitab menyatakan status mereka masih tetap wali dan sah menikahkan di tempatnya, maka boleh juga mewakilkan.

Maka di sini Al-Faqir tidak hendak untuk memilih mana dari kedua kelompok pemahaman tersebut di atas yang lebih kuat, tetapi ingin memberikan solusi yang bisa dibenarkan kedua belah pihak untuk keluar dari khilaf. Yakni wali aqrab berwakil kepada hakim (kepala KUA) atau berwakil kepada wali ab’ad (wali di bawah urutan dia dalam kewalian) untuk menikahkan.

Wallahu ta’ala a’lam.

 

Tanya-tuan-guru-pwnu-ntb-lombok

Kolom Tanya Tuan Guru (TTG)

Kolom Tanya Tuan Guru (TTG) ini diasuh oleh TGH. Esrar Al Haque, Lc. M. Hi, seorang ulama muda progresif lulusan Madrasah Shalatiyah Makkah dan saat ini sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Al Hasanain NU Beraim. Silakan kirim pertanyaan anda melalui WA/LINE di HP. 081907238666 / 082339993330 atau email ke admin@pwnuntb.or.id

Tinggalkan Balasan