PBNU Ajak Masyarakat Legowo Terima Keputusan MK

0
44

Jakarta , pwnuntb.or.id | Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak semua elemen masyarakat untuk menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Bidang Hukum dan HAM, Robikin Emhas mengatakan, dalam negara hukum demokratis, legitimasi dan legalitas pemilu diukur dua hal. Pertama, dukungan rakyat berdasarkan perolehan suara terbanyak pemilu. Kedua, daulat hukum yang dicerminkan oleh dipenuhinya ketentuan dan hukum yang berlaku.

Dua hal tersebut, kata Robikin, tercermin dalam asas pemilu yang selama ini populer dengan akronim luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil) atau populer juga dengan istilah demokratis dan fairness (keadilan).

“Dan seperti dimaklumi, KPU setelah melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara paslon pilpres telah menetapkan Joko Widodo dan Prof Dr KH Ma’ruf Amin sebagai peraih suara tertinggi melalui proses pemilu yang demokratis. Begitu juga, pemenuhan dari aspek daulat hukum bahwa pilpres berlangsung fairness telah diuji di MK,” kata Robikin dalam keterangan Press Rilis yang dikirimkan ke Pwnuntb.or.id Kamis (27/6/2019).

Karena itu, lanjutnya, tidak lagi terdapat ruang untuk memperdebatkan pilpres beserta hasilnya setelah MK menjatuhkan putusan sengketa pilpres.

“Mari kita terima hasil pilpres dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi dalam pemilu demokratis yang dicapai bangsa dan negara ini dengan legowo,” ujarnya.

Robikin yang menjadi Ketua Panitia Munas dan Konbes NU beberapa waktu lalu di Mataram ini berharap, yang ditetapkan sebagai paslon terpilih tetap rendah hati dan yang tidak terpilih berkenan lapang dada. Demikian juga dengan para pendukung dan simpatisan masing-masing.

“Sebagai orang beriman kita meyakini bahwa takdir Tuhan telah tercatat di lauhul mahfuz jauh waktu sebelum pilpres, yakni ketika setiap manusia masih berada di perut ibu kandungnya masing-masing,” bebernya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung presiden dan wakil presiden terpilih melalui peran dan fungsi masing-masing. Dengan itu, diharapkan upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 secara bertahap dan berkelanjutan bisa dicapai dengan baik.

Hindarkan diri melakukan tindakan yang dapat menodai martabat dan kehormatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di mata dunia.

Toh, sirkulasi kekuasaan melalui pilpres berlangsung 5 tahun sekali. Dengan berakhirnya sidang perkara sengketa pilpres di MK, kita akhiri juga segala polemik dan perbedaan pendapat tentang pilpres. Kita kembali bersatu padu dan utuh sebagai bangsa yang berbudaya demi kejayaan Indonesia Raya,” katanya.

“Akhirnya, selamat untuk Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf. Selamat menakhodai NKRI. Semoga masyarakat mutamaddin (adil, makmur, damai dan sejahtera) dapat terwujud atas berkat dan rahmat Tuhan YME, Allah SWT,” ujarnya

Tinggalkan Balasan