PWNU NTB Adakan Sarasehan Kebangsaan Sepakat Jaga NKRI

0
71

Mataram, Pwnuntb.or.id | Hadir sebagai narasumber Ketua PWNU NTB, Ketua PW Muhammadiyah NTB, dan Sekretaris PW NW NTB.

Gerakan Suluh Kebangsaan merupakan gerakan moral untuk mengajak masyarakat menjadi penerang di tengah kegelapan situasi sosial kebangsaan yang dipenuhi berbagai hoaks dan hujatan.

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Prof. Mahfud, MD., menjelaskan situasi kebangsaan saat ini. Menurutnya, bangsa ini dihantui maraknya potensi perpecahan antar komponen bangsa. Di samping maraknya politik identitas sehingga antar kelompok saling serang satu sama lain.

Gerakan Suluh Kebangsaan merupakan gerakan bersama untuk lebih mengedepankan dialog, menjunjung tinggi kebersamaan dan menghargai kebinekaan dalam bingkai NKRI. Menurutnya, kontestasi politik tidak boleh menghalangi silaturahim. Beda pilihan politik tidak boleh membuat perpecahan.

“Kontestasi politik harus dimaknai sebagai kepentingan bersama untuk mencari yang terbaik, bukan dilakukan sebagai zero sum game. Itulah gagasan kami terkait Suluh Kebangsaan, ” kata Mahfud.

Ketua PW Nahdlatul Ulama NTB Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag, menjelaskan bahwa NU sebagai bagian dari garda terdepan penjaga bangsa, dan optimis dengan komitmen berdirinya bangsa Indonesia.
“NU tetap komitmen untuk menjaga Pancasila sebagai falsafah bangsa, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 sebagai manhaj bernegara! Imbuhnya”

PW Muhammadiyah NTB, H. Falahudin, M.Ag., mengungkapkan bahwa Muhammadiyah berkepentingan untuk selalu menjaga NKRI. Kalau ada upaya memecah belah, maka Muhammadiyah tentu menolak.

Dikatakannya, Muhammadiyah berdasarkan Muktamar tahun 2015 mengeluarkan keputusan resmi sebagai pedoman berbangsa bernegara melalui buku negara Pancasila sebagai darul ahdi wassyahadah (memegang teguh konsensus).

“Konsep ini berarti sebagai kosensus bersama. Dengan demikian Muhammadiyah berpendangan NKRI merupakan konsensus bersama agar Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan bahwa dalam Islam, kita dilarang melanggar janji yang telah diikat bersama. Termasuk ikatan bersama membentuk NKRI para leluhur bangsa. Sehingga kalau ada tawaran-tawaran ideologi bertentangan dengan dasar negara, Muhammadiyah pasti menolak.

“Kita diikat oleh aturan, disatu sisi kita diminta untuk mengambil peran kebangsaan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris PW MW NTB, Dr. H. Fahrurrozi, menyebut NW memiliki pandangan Kebangsaan yang sejalan dengan Muhammadiyah maupun NU. Menurutnya, NKRI sudah final. Selain itu, secara organisasi juga sangat akomodatif terhadap nilai kemoderenan dan mampu mentandingkan dengan nilai luhur bangsa.(Jr)

Tinggalkan Balasan