Hukum Praktik Sande-Tanggep di Masyarakat Sasak

0
24
tuan-guru-asrorul-haq

Pertanyaan

Assalamualaikum, Wr. Wb

Bapak Almukaram Tuan Guru Esrarul Haq yang saya muliakan.

Bagaimana hukum Sande-Tanggep sawah yang berlaku di Masyarakat kita. Ada yang saya dengar pendapat tidak membolehkannya untuk dimanfaatkan. Mohon penjelasannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

SAHLAN – Durian Janapria

NUlomboktengah.or.id | BERAIM –

Walaikumussalam Wr. Wb.

Terimakasih atas pertanyaannya Pak Sahlan di Janapria.

Bentuk muamalah (transaksi) dalam khazanah fiqih Islam yang paling dekat dengan sande-tanggep adalah rahn (gadai). Ulama kalangan Syafi’iyah mendefinisikan Rahn dengan “Menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, yang jika tidak mampu dilunasi, maka hutang akan dibayarkan dari jaminan tersebut”

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

Definisi ini bisa dibaca dalam “Kitab Mugni al-Muhtaj (Juz 2, hal. 121),

Dari definisi ini terlihat bahwa barang gadai (Rahn), diposiikan sebagai jaminan hutang. Karena sebagai jaminan, pada dasarnya sifat Rahn itu mauquf, artinya tidak dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi, sesuatu yang tidak dimanfaatkan, dalam agama disebut dengan Ta’lil atau akan membawa pada kesia-siaan. Dan ini dalam agama harus dihindari.

Jika demikian, siapa yang boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, apakah pihak yang menggadai (Rahin), atau yang menerima gadai (Murtahin)?

Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, secara khusus membahas hal ini.

Pertama, orang pemanfaatan barang gadai adalah si pemberi gadai.

Ia menjelaskan begini:

هناك في انتفاع الراهن بالرهن رأيان: رأي الجمهور غير الشافعية بعدم جواز الانتفاع. ورأي الشافعية بجوازه ما لم يضر بالمرتهن

“Dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh pemberi gadai (rahin) terdapat dua pendapat. Mayoritas ulama (jumhur) selain Syafi’iyah berpendapat (pemberi gadai) tidak boleh memanfaatkan barang yang sudah dia gadaikan, tetapi ulama Syafi’iyah berpendapat boleh selama tidak merugikan pihak penerima gadai (murtahin)”

Wahbah Zuhaili juga merincikan pendapat masing-masing Mazhab kaitannya dengan ini.

1. Menurur Mazhab Hanafi dan Hambali, Pemberi gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian kecuali atas izin atau ridho dari penerima gadai.

2. Sementara Mazhab Maliki: Barang gadaian sama sekali tidak boleh dimanfaatkan, baik oleh pemberi gadai maupun penerima.

3. Dan Mazhab Syafi’i berpendapat, Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadaian asalkan tidak merugikan pihak penerima gadai.

Kedua, yang memanfaatkan barang gadai dalah si penerima gadai.

Untuk model yang kedua ini, Ia menjelaskan, jumhur ulama selain Hanabilah (ulama Mazhab Hambali) menyatakan ketidakbolehannya penerima gadai intifa’ (memanfaatkan) barang gadai tersebut dengan catatan, barang tersebut bukan berupa hewan. Jika hewan, maka boleh dimanfaatkan.

Dalam soal ini, Wahbah Zuhaili juga merinci penjelasannya tentang pandangan tiap-tiap Mazhab.

1. Mazhab Hanafi: Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali dengan izin yang menggadaikan. Adanya Izin ini ulama Hanafiyah terbagi menjadi tiga kategori pendapat: Pertama, ada yang membolehkan secara mutlak, Kedua, yang tidak membolehkan secara mutlak karena itu termasuk riba, dan pendapat Ketiga, jika pemanfaatan itu disyaratkan di dalam akad maka haram karena termasuk riba, jika tidak disyaratkan di dalam akad, maka boleh, karena itu termasuk tabarru’.

2. Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat, Jika gadai itu adalah jaminan dari hutang jual beli yang ditentukan waktu pengembaliannya, maka boleh penerima gadai memanfaatkan barang gadai dengan izin dari pemberi gadai, tapi jika gadai itu adalah jaminan dari hutang murni, maka tidak boleh.

3. Mazhab Syafi’i: Tidak boleh penerima gadai memanfaatkan barang gadai, sebagaimana tidak boleh mensyaratkan pemanfaatan barang gadai di dalam akad. Namun jika pemanfaatan tidak disyaratkan di dalam akad, maka boleh penerima gadai memanfaatkan barang gadaian dengan izin pemberi gadai. Hal ini karena pemberi gadai adalah pemilik barang, dan sebagai pemilik, dia boleh mengizinkan siapapun untuk mengelola hak miliknya. (Fiqhul Islam wa Adillatuhu, 6/4287-4292 dengan ringkasan).

Di Masyarakat Sasak, ada praktik yang umum sekali terjadi namanya Sande-tanggepSeseorang memberikan jaminan berupa tanah untuk mendapatkan pinjaman kepada orang lain. Dan penerima gadai biasanya memanfaatkan sawah tersebut selama pihak penggadai belum melunasi pinjamannya. Bagaimana hukumnya hal ini?

Soal Sande – Tanggep, kita bisa berpegang pada beberapa madzhab. Bisa ke Mazhab Hanafi yang membolehkan jika diizinkan oleh pemberi gadai, atau pendapat Mazhab Syafi’i yang menyatakan bolehnya pemanfaatan barang gadai jika tidak disyaratkan dalam akad, dan diizinkan oleh pemberi gadai (pemilik barang gadai).

Ada satu masalah, meskipun tidak dijadikan syarat dalam akad, bagaimana jika pemanfaatan barang gadai sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, bukankah itu dihukumkan sama dengan syarat dalam akad nikah yang merusak gadai?

Imam Al-Suyuthi menjawab dalam kitab Al-Asybah wan-Nadzair bahwa mayoritas ulama berpendapat kebiasaan masyarakat dalam hal ini tidak sama dengan syarat dalam akad, meskipun Iman Al-Qaffal berpendapat iya.

ﻭَﻣِﻨْﻬَﺎ : ﻟَﻮْ ﻋَﻢَّ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺍِﻋْﺘِﻴَﺎﺩُ ﺇِﺑَﺎﺣَﺔِ ﻣَﻨَﺎﻓِﻊِ ﺍﻟﺮَّﻫْﻦِ ﻟِﻠْﻤُﺮْﺗَﻬِﻦِ ﻓَﻬَﻞْ ﻳُﻨْﺰَﻝُ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔَ ﺷَﺮْﻃِﻪِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻔْﺴُﺪَ ﺍﻟﺮَّﻫْﻦُ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﺠُﻤْﻬُﻮْﺭُ : ﻟَﺎ ﻭَ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﻘَﻔَّﺎﻝُ : ﻧَﻌَﻢْ

“Jika sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kebolehan pemanfaaatan barang gadai oleh penerima gadai, apakah kebiasaan tersebut menyerupai syarat dalam aqad, sehingga merusak transaksi gadai ? Menurut mayoritas ulama berkata: tidak menyerupai. Menurut Imam Qoffal: sudah menyerupai”.

Wallahu ta’ala a’lam.

TGH. Asrorulhaq Faesal, Lc, MH. I

Pengasuh Pondok Pesantren Alhasanain NU Beraim dan Anggota Lembaga Bahtsul Masa’il PWNU NTB

Sumber: NU Lombok Tengah

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here